Bupati Serang Memberikan 186 SK CPNS Dan PPKK

wartademak.com- Bupati Serang Ratu Tatu Shasana telah menandatangani Peraturan Pemerintah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pejabat Publik dengan Kontrak Kerja Bukan Perusahaan (PPPK) (SK).

SK tersebut ditandatangani di Pendopo Bupati Serang pada Kamis 22 Juni 2022 dan disampaikan kepada 186 orang.

Ratu Tatu Casanah mengatakan akan memberikan pembanding dengan 186 SK CPNS dan PPPK dalam rekrutmen atau ujian 2021 yang dianggarkan dengan APBD pada 2022.

Usai meloloskan SK, ia mengatakan, “Dari jumlah tersebut, CPNS ada 162 dan PPPK non-guru 24.”

Tatu mengingatkan komparator CPNS dan PPPK akan kemampuannya untuk segera beradaptasi dengan lingkungan OPD.

“Kami juga ingin mereka dapat melakukan pekerjaannya secepat dan seoptimal mungkin sambil melakukan tugasnya dengan benar,” katanya.

Ia juga berpesan agar CPNS dan PPPK tidak dipilih-pilih dalam melayani masyarakat.

Mengingat mayoritas masyarakat saat ini tidak membedakan antara layanan pemerintah dan layanan swasta.

“Semua orang menuntut hal yang sama,” katanya. “Sebagai pihak swasta, pemerintah harus tepat, baik hati, perhatian, cepat dan penuh perhatian dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Tatu mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat saat mengunjungi pestanya dan berbicara langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, P3K Pemkab Serang, Pj Direktur Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mengatakan P3K yang merupakan perusahaan non komparatif tersebar di Tamong, dengan rincian 23 orang dari Kementerian Pertanian (Distan) dan 1 orang. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). atau pendidik pada anak usia dini.

Dia berkata, “Saya bisa bekerja mulai besok.”

Surtaman juga mengatakan, BKPSDM akan menawarkan pembekalan virtual melalui rapat Zoom hingga satu tahun.

Itu karena pihaknya berkewajiban memberikan pelatihan dasar, baik itu pengenalan karakter keselamatan ASN, maupun nilai-nilai inti dan Kode Etik ASN.

“Semuanya akan diangkat menjadi PNS sampai lulus,” katanya.

Surtaman menegaskan, CPNS non-pengajar dan PPPK di bawah ordonansi tetap diawasi oleh CPNS.

Sedangkan gajinya masih 80% dan belum 100%.

“Jadi, jika mereka melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan sesuatu yang merusak niat baik pemerintah daerah, mereka dapat diberhentikan sebagai pelanggaran disiplin,” kata Sartman.

Pengarang: Desipurnamasari

Artikel ini dimuat di dengan judul 162 CPNS dan 24 PPPK Non Guru Terima SK. Demikian pesan Bupati Serang.