Berita  

Kades Korupsi 50 Miliar

Kades Korupsi 50 Miliar – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Sumsel) menangkap 13 mantan kepala desa yang menjadi tersangka kasus korupsi. Tersangka merupakan mantan lurah di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (OKI).

“Ada 13 mantan kepala desa dan kontraktor yang dicurigai dan ditangkap,” kata Kasubdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumsel AKBP Koko Arianto kepada Sumut, Rabu (26/10/2022).

Kades Korupsi 50 Miliar

Ia menjelaskan, 13 mantan kepala desa ditetapkan sebagai tersangka korupsi fasilitas olahraga dengan kucuran dana dari Kemenpora Rp 1,38 miliar. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan dana bantuan pada 2015, tetapi para tersangka mengalihkannya sambil tetap menjadi kepala desa.

Korupsi Proyek Lapangan Bola Kemenpora, 10 Mantan Kades Di Ogan Ilir Dituntut 3 Tahun Penjara, Kontraktor 6 Tahun

Identitas 13 mantan ketua yang diduga adalah HA, IN, UM, AB, RA, SY, HU, ZA, SU, FY, IL dan HB. Sementara tersangka lainnya, ZA, merupakan kontraktor proyek pembangunan lapangan olah raga di beberapa desa di dua instansi tersebut.

Polisi ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyelidikan menemukan tanda-tanda kejanggalan dalam proses administrasi dan pembangunan dengan pembangunan fasilitas olahraga di desa OKI dan OI, pada tahun 2015 yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Modus operandi para tersangka antara lain tidak memenuhi syarat administrasi sebagai penerima fasilitas olahraga berdasarkan petunjuk teknis Kemenpora, tidak membuat kontrak dan perjanjian kerjasama yang sebenarnya dan membuat laporan seolah-olah orang atau perusahaan lain yang melakukan pekerjaan tersebut.

Selain itu, ada juga pihak ketiga yang melakukan pekerjaan yang tidak pernah direkomendasikan oleh Dispora Kabupaten atau SKPD PU setempat, semua dana dibayarkan sekaligus tanpa mengaudit hasil pekerjaan yang dilakukan dan tanpa pengakuan. di kepala desa dan pekerjaannya tidak sesuai dengan jumlah yang ada di RAB.

Dugaan Korupsi Dana Desa, Tiga Oknum Kades Di Morowali Diperiksa Polisi

“Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 2 UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 ayat (1). KUHP yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar,” terangnya. Mantan lurah di Bandung itu dibebaskan majelis hakim dari Rp 50 miliar.

Pengajuan Jajang Ruhiyat, mantan Bupati Cikole, Lembang, Jawa Barat, dibebaskan dari dakwaan korupsi pengalihan aset desa senilai Rp 50 miliar.

, BANDUNG – Jajang Ruhiyat, mantan Lurah Cikole, Lembang, Jawa Barat, dibebaskan dari tuduhan korupsi pengalihan aset desa senilai Rp 50 miliar.

Dalam praktiknya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Jawa Barat gagal atau tidak tepat. Hakim juga meminta agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Polisi Tetapkan 2 Oknum Kades Di Batanghari, Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek P3 Tgai

“Dalam persidangan, eksepsi terdakwa diterima. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum digugurkan, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/1/2022).

Rizki Rizgantara, kuasa hukum Jajang, menghormati putusan hakim. Ia menilai, Hakim telah mempertimbangkan materi eksepsi yang digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

“Kami dan terdakwa berterima kasih atas putusan ini. Kami berterima kasih kepada majelis hakim yang telah membuat putusan sela berdasarkan hukum dan keadilan dan telah mempertimbangkan masalah ini kecuali kami bahwa majelis hakim setuju dengan kami.” Dakwaan yang disiapkan oleh majelis hakim Penuntut Umum tidak sesuai dengan Pasal 143 yang harus memenuhi syarat formil dan materiil. Ketidakjelasan ini tidak memenuhi syarat materiil,” kata Rizki.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 dakwaan yang digunakan jaksa, kata dia, tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dari dakwaan tersebut, inspektorat negara menghitung kerugian pada 24 Mei 2021. Sedangkan pada 30 Maret 2021, klien mengembalikannya ke kasir.

Kondisi Kamtibmas Deling Pasca Penetapan Tersangka Kades Perlu Diwaspadai

Baca Juga: Status Viral WA Kepala Desa di Indramayu Unggah Foto Alat Vital, Niat Status Wirid Duluan

Setelah putusan ini, pihaknya akan mengirimkan surat permohonan kepada Jaksa Agung Jampidsus ke Kejaksaan Tinggi Jabar agar bisa melakukan pemeriksaan khusus dalam kasus ini.

“Langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat permintaan agar pejabat tinggi melakukan penyidikan, karena idealnya kasus yang dihadapi klien kami tidak dibawa ke pengadilan. Karena pada dasarnya kasus ini tidak merugikan negara,” ujarnya. ..

Sebelumnya, mantan Lurah Cikole Lembang, Bandung Barat itu dituduh mengalihkan aset desa senilai Rp 50 miliar.

Aset Desa Rp 50 M Yang Dikorupsi Kades Lembang Dikuasai Pihak Lain

Dalam hal ini, Jajang dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan pertama.

Ia juga dijerat Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua. . (Nazmi Abdurrahman)

Jasa Penerjemah Bahasa Sunda di Jakarta Selatan | Honey Lingo – Jakarta Selatan Rp. 100.000 DKI Jakarta, Jakarta Selatan

Paket BMW 640i Coupe M-Sport Modifikasi Lengkap Bangun Dara – Cirebon Rp 825.000.000,- Jawa Barat Kota Cirebon Suasana sidang dugaan korupsi di Cikole Lembang dan eks terdakwa dilangsungkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu, 22 Desember. 2021./Yedi Supriadi

Eks Kades Cikole Didakwa Alihkan Aset Hingga Rugikan Rp 50 M, Pengacara: Ini Bukan Tindak Pidana Korupsi!

Mantan Kepala Desa Cikole Lembang, Jajang Ruhiyat, yang didakwa Rp. 50 miliar korupsi, akan dibebaskan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Jajang mengungkapkan, saat melayangkan nota protes atas dakwaan atau pembebasan jaksa, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Rabu, 22 Desember 2021.

Hanya saja, Jajang, seperti disinggung Rizky Rizgantara, menganggap situasi yang dihadapinya hanyalah persoalan pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Baca Juga: Istri Mendiang Komandan Viking Ingin Marah di Skipper 99, Ungkap Nama Putra Uniknya!

Darurat Korupsi Desa Di Riau: 46 Perangkat Desa Terjerat, Kerugian Negara Rp 31 Miliar Lebih

“Selain itu, kuasa hukum kami terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang dalam surat dakwaannya melaporkan perbuatan terdakwa sebagai kepala Desa Cikole, terutama karena mengeluarkan Surat Keputusan Camat. Desa Cikole No. 145/SK.35/Pem.2020 tentang pemindahan tanah kas desa yang terletak di Blok Lapangan Persil 57 tanpa izin dari Bupati Bandung Barat,” kata Rizky.

Dalam dakwaan JPU disebutkan surat yang dikeluarkan Jajang bertentangan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016.

Namun, terdakwa memiliki keberatan sendiri untuk ini. “Menurut saya, urusan ini kewenangan penuh PTUN,” kata Rizky.

Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Indonesia vs Singapura di Semi Final Piala AFF 2020, Malam Ini Tayang Mulai Pukul 19.30 WIB

Buron Kasus Korupsi, Eks Kades Bengkulu Utara Sembunyi Di Kabupaten Bekasi

“Argumen kami, sengketa itu ada di PTUN yang berwenang memeriksa dan mempertimbangkan perkara yang diajukan, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan kewenangan kehakiman di pengadilan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, inspektorat menghitung kerugian negara dalam kasus ini. Hal itu mengacu pada SEMA nomor 4 tahun 2016.

Ketahuilah, pada poin enam dijelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan adanya kerugian keuangan negara.

“Sementara lembaga lain seperti inspektorat masih berwenang melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan kerugian negara,” katanya.

Terkait Kasus Korupsi Kredit Fiktif Rp 4,9 Miliar, Kejari Tahan Kepala Upc Pegadaian Brosot

“Jelas dan terang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Inspektorat Kabupaten Bandung Barat tidak berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara a quo karena Inspeksi hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam rangka penegakan hukum. mengecek kinerja daerah. peralatan yang pekerjaannya dilaporkan kepada Gubernur/Walikota dan bukan kepada aparat penegak hukum,” katanya.

“Menyatakan terdakwa Jajang Ruhiat tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan surat dakwaan batal demi hukum dan pembebasan atau deportasi terdakwa Jajang Ruhiat yang saat ini ditahan di Polda Jawa Barat,” tanya d. Rizky.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, Jajang dijerat Pasal 2 ayat (1) jomblo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan pertama.

Ia juga dijerat Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua. .***

Diam Seribu Bahasa Kades Purun Timur Terduga Pelaku Tilep Dana Desa Setengah Miliar Lebih

Download film HIGH and LOW The Worst X Cross sub Indo HD bukan di LK21 atau Rebahin, ini link nontonnya.

Link Download HIGH dan LOW Subtitle Indie Cross X Terburuk Kualitas HD, Lengkap dengan Summary dan Urutan Tontonan

Nonton dan Download The Last Of Us Full Episode Sub Indo Terbaru No Rebahin with LokLok streaming here

LINK DOWNLOAD HIGH AND LOW The Worst X Cross Full HD 1080p sub indo, klik disini

Cakades Panjalu Ciamis Tersangka Korupsi, Tak Gugur Dalam Pencalonan

Prediksi Skor Persebaya vs Bhayangkara FC Liga 1 BRI, Statistik Tim Lengkap dan Head to Head

Prediksi Skor Pays de Cassel vs PSG di Coupe de France, dan finalnya turun menjadi satu

Rangkuman Tayang Hari Patriot di Bioskop Trans TV 25 Januari 2023 Malam Ini Film Aksi Kejar FBI

Tidak perlu beli ikan untuk makan di luar, kalau punya ampela ayam, coba dimasak dengan bumbu cincang, enak!

Eks Kadis Pertanian Oku Selatan Tersangka Korupsi Proyek Pengeringan Jagung Rp 5,7 Miliar!

Jam Tayang Jangan Cerai Ibumu Pukul 12.00 WIB: Jadwal Program RCTI Rabu, 25 Januari 2023 Polda Jabar menangkap kepala desa (kades) dan mantan kepala desa yang bertugas di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 50 miliar.

Kedua tersangka tersebut adalah JR selaku Kapolsek Cikole dan MS selaku mantan Kapolsek Cibogo. Keduanya saat ini ditahan di Polres Jawa Barat.

“Kami berhasil menemukan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kami selidiki tadi

Kades korupsi, rumah mewah 50 miliar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *