Berita  

Kasus Korupsi Dana Desa Di Ntt

Kasus Korupsi Dana Desa Di Ntt – Kejaksaan Agung DPR NTT Kaji “Perburuan Selektif” Dugaan Korupsi Dana Desa Tubaun Rp 5 Miliar

KUPANG, – Kejaksaan Agung (Kejati) dalam “Pilkada” NTT justru sebaliknya dianggap “diam” dan juga dijerat dengan penangkapan AES, Kepala Desa Tubaun, Kecamatan Amaros Barat, Kabupaten Kupang, yang diduga sebagai tersangka. . tindak pidana korupsi uang desa dengan nilai sekitar Rp. Daftar 5 miliar dari 2015 hingga 2019.

Kasus Korupsi Dana Desa Di Ntt

Pengaduan dan gugatan disampaikan kuasa hukum Badan Perwakilan Desa (BPD) Tubaun, Julius Teuf, SH melalui suratnya Nomor: K-018/Au/V/2022, tanggal 5 Juli 2022 ke Kejati NTT (Kejati ). .

Pencairan Dana Desa Di Ntt Minim, Tata Kelola Perlu Dievaluasi

Dari surat kuasa hukum BPD Toobaun, Julius Teuf, SH yang diperoleh media, diduga Ketua Desa Toobaun, AES dibujuk atau direkayasa untuk menggunakan Dana Desa Toobaun selama 5 tahun berturut-turut. Tahun 2015 sampai 2019. Total nilai uang desa yang diduga korupsi selama 5 tahun itu sekitar Rp 5 miliar.

“Kenapa dia bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi Dana Desa Tubaun tahun 2015-2019 untuk AES, sebagai kepala Desa Tubaun, dilaporkan dari tahun 2020 oleh masyarakat Dusun IV Desa Tubaun ke Kejaksaan Negeri Oelamasi dan tahun 2021 oleh Badan pertimbangan desa (BPD) Toobaun dilaporkan ke Kejaksaan NTT, tapi sampai sekarang Kejaksaan Oelamasi dan Kejaksaan NTT bungkam, atau untuk melindungi penerima suap, ada apa ini?” tulis kuasa hukum Peradi Julius Teuf Sh .

Baca juga: Anehnya, Polda NTT sudah lama mengusut kelompok proyek 1 juta, tapi belum ada tersangka. (ANTARA/HO-Kejari Manggarai.)

KUPANG – Kejaksaan Negeri Manggarai, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Kepala Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, GSK sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan distribusi pendapatan dan belanja Bangka. Desa Lao untuk tahun anggaran 2017-2019 lebih dari Rp544 juta

Kenakan Rompi Orange, Dua Tersangka Korupsi Dana Pembangunan Sekolah Ditahan Penyidik Polres Alor

“Tersangka GSK ditangkap Kejaksaan Negeri Manggarai atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dalam mengatur pembagian pendapatan dan pengeluaran Desa Bangka Lao selama tiga tahun berturut-turut,” kata Kepala Badan Intelijen tersebut. Jaksa Ruteng Ariz Rizki Ramadhan dilaporkan ANTARA pada Kamis, 11 Agustus 2018.

Menurut dia, penangkapan GSK terjadi setelah penyidik ​​​​pidana Polres Manggarai menyerahkan semua dugaan dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Manggarai.

Ia mengatakan, kasus korupsi yang dilakukan GSK dalam tiga tahun buku yakni 2017, 2018, dan 2019 berjumlah lebih dari Rp 544 juta.

“Tersangka ditahan di Mapolres Manggarai sambil menunggu berkas diserahkan ke Pengadilan Tipikor Keuangan untuk pertimbangan kasus tersebut,” ujarnya.

Sidang Korupsi Dana Desa Di Ttu Digelar Virtual

Menurutnya, tersangka GSC telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 3 pasal 1 pasal 1 pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PAUD Maumeri diperkirakan lebih dari Rp 78,8 juta.

Ende,- Penyidik ​​Polres Ende telah menetapkan mantan Kepala Desa Wewaria, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende periode 2013-2018 sebagai tersangka kasus penyelewengan dana desa tahun 2018 lalu.

Dana tersebut digunakan untuk dua kegiatan pembangunan fisik yang belum selesai, yaitu pembangunan sarana PAUD di Dusun Maumeri dan pengurangan jalan di Dusun Paupanda I Desa Wewaria.

Selain itu, biaya pembangunan jalan tol meningkat sebesar Rp 90,6 juta sehingga total kerugian kota menjadi Rp 169,5 juta.

Diduga Korupsi Dana Desa, Warga Lapor Kades Paralando Ke Jaksa

Dalam pemeriksaan itu, diakui pihaknya diperiksa oleh 12 saksi dari berbagai lingkungan, termasuk saksi dari desa dan masyarakat, pembangun dan pemasok.

Dalam pengakuannya, ia diduga mantan kepala desa yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Bahkan, ia memiliki dana sendiri tanpa mitra keuangan.

Selain itu, ibu kota desa juga tidak membentuk Kelompok Pengelola Kegiatan (TPK) dan tidak mengintervensi Kelompok Pengelola Kegiatan (TPK) saat mengidentifikasi pemasok atau pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

“Oleh karena itu, ketika dibayar oleh bank, tersangka langsung menyimpannya dan tidak memberikan uang kepada pembeli. Dia tidak melibatkan siapa pun dalam pengelolaan dan pengoperasian keuangan, dia secara lisan menginstruksikan pemasok untuk melakukan operasi. .

Kompak Sergai, Desak Kejatisu Segera Usut Dugaan Korupsi Dana Desa

Tersangka mantan Kepala Desa Vvaria dijerat Pasal 2 (1) Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, dikoreksi, diancam. Kejahatan

Previous article Pemprov NTT Minta Gunakan Fasilitas Sasando Hotel Maxim di Awal Tahun 2023 Maxim Tawarkan Solusi Transportasi Ekonomis Bagi Mahasiswa Intel TTU Kepala Kejaksaan Hendrik Thiep (kiri) dengan sebagian Dana Desa yang mereka dilecehkan, dia diterima oleh kepala desa Biloe dengan huruf AB (kanan). (Foto: Ist.)

Kefamenanu, RNC – Dana Desa masih menyalahgunakan cambuk. Meski aparat penegak hukum sudah di depan mata, kepala desa dan perangkatnya terkesan malas. Di Kabupaten Timor Utara (TTU), Provinsi NTT, Kejaksaan Negeri TTU (Kejari) menemukan dana desa ratusan ribu rupiah yang tidak dikelola dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Sayangnya, uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pada , Sabtu (9/7/2022), Jaksa Penuntut Umum TTU, Robert Jimmy Lambila yang menjelaskan melalui Kasi Intel, Hendrik Thiep, membenarkan hingga 8 Juli 2022, Kejaksaan yang baru menemukan banyak pelanggaran di Dana Perdesaan, baik dari laporan warga dan kesimpulan dari lembaga peradilan.

Ini Empat Kasus Korupsi Berhasil Dibongkar Kejari Manggarai

Penyidik ​​Kejaksaan TTU membenarkan adanya penyalahgunaan Dana Desa dan memperoleh pendapat dari para tokoh desa (ketua desa, bendahara, direktur BumDes dan Plt. ketua desa). Sangat menarik untuk dicatat bahwa jutaan rupee dalam bentuk Dana Pedesaan dari orang-orang yang mereka adopsi telah digunakan untuk keuntungan pribadi.

Hendrik mengungkapkan setidaknya ada lima kota yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yang menjadi perhatian Kejaksaan TTU pada pertengahan 2022. Kemudian dia mencatat, di Desa Letneo, wilayah Insana Barat, ada dua perangkat desa yang secara fisik dan administratif menyelewengkan dana pembangunan objek. “Kerusakan mencapai Rp 400 juta. Aksi ini dilakukan pada 2015-2020 dari ibu kota kabupaten dan bendahara perbatasan,” jelas Hendrik.

Setelah itu, lanjutnya, pelanggaran berlanjut hingga masa jabatan bupati pada 2020-2021. “Lebih dari 300 juta dia menikmati kota tua, toko-toko tua dan para menteri,” kata Hendrik. Berikutnya adalah Desa Biloe di wilayah Bibok Utara. Penyalahgunaan dana desa juga terjadi di desa tersebut. Inspektur negara Kabupaten TTU tidak mengungkap korupsi, tapi Kejaksaan Agung yang mengungkap. Dana desa sebesar 46 juta 150 ribu rupiah disita dari mantan kades berinisial AV. “Rs 20 juta sudah dibayarkan dan sisanya akan dibayarkan dalam dua minggu ke depan sesuai rencana desa biasa,” kata Hendrick.

Kisah lainnya adalah kisah Pj Kepala Desa dan Bendahara Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Ninalat. Alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 108.000.000. Kejaksaan DTT menetapkan banyak pekerjaan fisik berupa perumahan yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2020-2021. Juga dana BumDes yang belum sepenuhnya terealisasi.

Mantan Kepala Desa Racang Welak Dan Bendahara Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa

Sehubungan dengan temuan di Desa Nainaban, Kejaksaan DTT mengizinkan untuk menentukan secara fisik kompensasi kerugian publik atau identifikasi sebagian dana program. “Nah, mereka (Pjt. Kepala Desa dan Bendahara Desa) awalnya mengembalikan barang-barang itu ke masyarakat, dan ketika tidak bisa, mereka kembalikan uangnya melalui Kejaksaan Agung,” kata Hendrick.

Situasi yang sama terjadi di Desa Tualene, wilayah Bibok Utara. Selama periode 2018 – 2020, direktur BumDes diduga menggunakan Dana Desa untuk keperluan pribadi sebesar Rp283.000.000. Di negara bagian, manajemen BumDes mengembalikan 100.000.000 rupee, tetapi Kejaksaan menolak permintaan dua tahun untuk mengembalikan sisa uang asing.

Penyelenggara kembali menuntut agar masalah ini diselesaikan dalam waktu satu bulan tahun ini. “Beliau (Direktur BumDes) minta dua tahun, tapi kami (Kejar TTU) tidak minta. Kami beri satu bulan, uangnya digunakan untuk membeli pupuk, dan sekarang masyarakat sangat membutuhkan pupuk,” kata Hendrik.

Pekan ini, Kejaksaan DTT juga menerima laporan dari warga soal penyalahgunaan dana Desa Bijel, Kecamatan Noemuti. Usai laporan, Kejaksaan Agung menghadirkan kelompok koordinasi dengan Dinas PMD dan Inspektorat Daerah DTT. Hendrik menegaskan, Kejaksaan TTU berkomitmen memberantas korupsi di berbagai sektor. “Desa-desa yang menerima pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada negara atas kerusakan yang diketahui. Jika tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung, maka akan masuk ke tahap penyidikan yang menguntungkan mereka. Hukum di KPK,” pungkasnya.

Tiga Terpidana Korupsi Dd Kembali Dijebloskan Ke Penjara

Polisi menangkap Vitalis Nuri Sharq di bekas ibu kota Ende, Desa Wewaria, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara (NTT). Kepala Benteng periode 2013-2019 diduga melakukan korupsi dana desa ratusan juta rupiah pada tahun 2018.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polri Iptu Jans Kadiaman Ende mengatakan, Vitalis menggunakan sebagian uang suap untuk klub-klub tersebut. “Menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, Anda bermain di klub malam,” katanya, Selasa (1/10/2023).

Jans menjelaskan total kerugian akibat aksi penipuan Vitalis sebesar Rp 169,5 juta. Pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun Maumeri dan pembangunan jalan (beton) di Dusun Paupanda bermasalah akibat korupsi.

“Dari pembacaan kesaksian terkait kegiatan tersebut, diketahui bahwa badan usaha PAUD Maumeri dibayar sebesar Rp 78.837.224 dan biaya palsu untuk pembangunan jalan kembali sebesar Rp 90.675.000;” kata Jans. .

Korupsi Dana Desa Di Pandeglang, Bapak Anak Divonis Penjara 3 Tahun 4 Bulan

Vitalis, lanjut Jans, menilai dirinya tidak transparan dalam pengelolaan uang negara. Ia juga mengelola keuangan desa tanpa ada kepala keuangan desa (kaur). Uang tersebut diserahkan ke bank desa, namun Vitalis tidak memberikan uang tersebut kepada bendahara desa.

Jans menambahkan bahwa Vitalis juga tidak

Kasus korupsi di papua, korupsi di ntt, kasus korupsi di kpk, kasus korupsi di jambi, kasus korupsi di jepang, kasus korupsi dana haji, kasus korupsi dana bansos sumut, kasus korupsi di ntb, kasus korupsi dana bos, korupsi dana desa, kasus kasus korupsi yang ada di indonesia, kasus korupsi di indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *