Berita  

Kasus Korupsi Orde Baru

Kasus Korupsi Orde Baru – “Sebagai bentuk tanggung jawab moral saya, perkenankan saya mengajukan permohonan mundur dari jabatan Menteri Sosial RI,” tulis Idrus Marham dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Idrus mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial RI sesaat sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan politisi Partai Golkar itu menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait PLTU Riau-1.

Kasus Korupsi Orde Baru

Selain Idrus, sebenarnya ada beberapa orang dengan posisi serupa yang juga menimbulkan kontroversi. Tidak hanya kasus korupsi, ada juga menteri sosial yang terkait dengan komunisme, bahkan hingga tindakan makar dan upaya kudeta.

Rektor Universitas Lampung, Karomani Kena Ott Kpk: Tak Ada Yang Bisa Diharapkan Dari Pendidik Yang Korupsi

Menteri Sosial RI Pertama: Muslim, Kiri, Kudeta Orang pertama yang menjabat sebagai Menteri Sosial setelah Indonesia merdeka, Iwa Kusumasumantri, langsung menuai kontroversi. Salah satu anggota pertama Partai Nasional Indonesia (PNI), ia diangkat dua hari setelah proklamasi kemerdekaan, pada 19 Agustus 1945, dan bertugas di pemerintahan hingga 14 November 1945.

Setelah itu, Iwa bergabung dengan Serikat Perjuangan pimpinan Tan Malaka, mantan wakil Komintern (Komunis Internasional) untuk Asia Tenggara. Kelompok ini, termasuk Iwa, ditangkap dan dipenjarakan karena terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 yang dianggap sebagai upaya kudeta terhadap pemerintahan Sukarno.

Iwa Kusumasumantri sangat dekat dengan kiri sejak zaman pergerakan nasional. Pada tahun 1925, Iwa dan Semaoen—yang kemudian memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI)—bergabung dengan kegiatan Komintern di Moskow, Rusia.

Selain mengikuti pertemuan Komintern yang tujuannya adalah “melawan imperialisme dunia”, Iwa juga menghabiskan waktu satu tahun di Rusia. Menurut Harry A. Poeze dalam In Colonial Lands: Indonesians in the Netherlands 1600-1950 (2008), Semaoen-lah yang mendorong Iwa untuk belajar di Moskow (hal. 188).

Instabilitas Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru

Kembali ke tanah air pada tahun 1927 dan bergabung dengan PNI yang didirikan oleh Sukarno, Iwa ditangkap dua tahun kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak tahun 1929, Iwa dipenjara karena kritik kerasnya terhadap penjajah, kemudian diasingkan ke Banda Neira selama 10 tahun.

(2015), garis merah pilihannya tidak sama dengan pilihan PKI. Iwa lebih cenderung menjadi tokoh komunis-nasionalis seperti Tan Malaka (hal. 365).

Pilihan Iwa sebenarnya tidak sepenuhnya salah, apalagi saat itu komunisme di Indonesia belum dilarang, bahkan menjadi salah satu penopang kekuasaan Soekarno. Soalnya, Iwa berada di kubu Tana Malaka yang dituduh mengancam pemerintahan yang sah.

Meski demikian, Iwa Kusumasumantri dinilai telah berjasa bagi Republik. Rektor pertama Universitas Padjadjaran, Bandung, dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2002.

Suharto Dalam Tradisi Politik Dan Militer

Menteri Sosial lain yang diduga memihak Makar Rasjid & Anwar di era awal yang juga terlibat kasus makar adalah Soetan Mohammad Rasjid. Tokoh asal Sumatera Barat ini menjabat sebagai Menteri Keamanan sekaligus Menteri Tenaga Kerja dan Sosial pada Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sejak 19 Desember 1948.

PDRI didirikan di Bukittinggi setelah ibukota Indonesia Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Saat itu, pejabat pemerintah, termasuk Sukarno dan Mohammad Hatta, ditangkap dan diasingkan dari Jawa.

Setelah kembalinya mandat PDRI dari tahun 1949, Rasjid diangkat oleh Presiden Sukarno menjadi duta besar Indonesia untuk Italia. Namun, berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958—yang dianggap separatis oleh pemerintahan Sukarno—memaksa Rasjid untuk segera mengambil keputusan.

(1991) Marah Joenoes, Rasjid, yang kecewa dengan reaksi keras pemerintah, memutuskan bergabung dengan PRRI. Ia bahkan berperan penting sebagai duta besar PRRI di Eropa.

Munculnya Orde Baru Jilid Ii

Sejak saat itu, Rasjid menjadi buronan pemerintah Indonesia di Eropa dan harus sering berpindah-pindah untuk menghindari kejaran orang-orang kiriman rezim Sukarno. Rasjid baru bisa kembali ke Indonesia pada tahun 1968 setelah pengaruh Bung Karn melemah menyusul peristiwa 30 September (G30S) 1965.

Menteri Sosial Indonesia dari 3 April 1952 hingga 5 Mei 1953, Anwar Tjokroaminoto, punya cerita yang mirip tapi tak sama dengan Rasjid. Seperti yang ditemukan Helius Sjamsuddin dalam

(1992), putra pemimpin besar Sarekat Islam (SI) H.O.S. Tjokroaminoto menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Pasundan, negara boneka bentukan Belanda dan diproklamasikan pada 4 Mei 1947 (hlm. 66).

Negara bagian Pasundan memang menjadi bahan perdebatan saat itu. Ada yang setuju, ada yang menolak, ada yang tetap di tengah. Namun, pembentukan negara dalam negara masih bertentangan dengan konteks negara kesatuan.

Oktober 1998: Kembalinya Majalah Tempo Setelah Diberedel Rezim Orde Baru

Anwar juga dipercaya mendukung Angkatan Bersenjata Ratu Adil (APRA) yang melakukan penyerangan pada 23 Januari 1950 di Bandung di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Yaitu, ditulis oleh Nina Herlina Lubis di

(2008) Slameta Muljana, dan kemudian negara boneka lainnya (hal. 266). Sumatera Selatan, Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah dan daerah di luar Jawa dikembalikan ke NKRI.

Presiden Sukarno juga memaafkan Anwar, yang tidak lain adalah mitra gerakan dan anak dari orang yang sangat dikaguminya, H.O.S. Thyroaminoto. Bahkan, Soekarno kemudian mempercayakan Anwar untuk menjabat sebagai Menteri Sosial.

Kasus Mensos Orde Baru Sebelumnya: KKN Kasus-kasus yang menimpa Mensos pada masa orde baru dan sesudahnya terutama terkait dengan isu korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Meskipun demikian, ada menteri-menteri sosial yang memicu kontroversi di luar isu ini, seperti Muhammad Syafa’at Mintaredja (menjabat 1971-1978) yang sangat agresif mengkritisi upaya pendirian negara Islam di Indonesia.

Dosa Dan Jasa Soeharto Untuk Indonesia

Salah satu penunjukan Menteri Kesejahteraan Sosial yang paling menonjol pada masa rezim Orde Baru adalah pencantuman nama Siti Harddijanti Rukmana alias Mbak Tutut dalam kabinet terakhir yang dipimpin Soeharto. Tutut adalah anak pertama presiden.

Nuansa KKN sangat terasa dalam susunan Kabinet Pembangunan VII yang dibentuk pada 16 Maret 1998. Syaifruddin Jurdi dalam buku Kekuatan Politik Indonesia (2016) menjelaskan selain Tutut, ada orang lain dekat presiden yang juga mengisi kabinet, seperti Bob Hasan, Subiakto Tjakrawerday, hingga R. Hartono (hlm. 295).

Kabinet ini merupakan kabinet terpendek pada masa rezim Suharto. Setelah penguasa tumbang pada Mei 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi, kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam kurun waktu yang lama itu mulai bermunculan, termasuk yang melibatkan mantan Menteri Sosial.

Pada 9 November 2010, Kejaksaan Agung memanggil Justika Syarifudin Baharsyah dan Inten Suwen untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi penguasaan tanah dan bangunan di Cawang Kencana, Jakarta Timur terhadap tersangka mantan Sekjen Kementerian Sosial RI, Moerwanto Suprapto.

Nasihat Guru Spiritual, Rama Dijat Yang Dituruti Dan Ditolak Soeharto: Selamat Dan Petaka Orde Baru

Justika dan Inten adalah Menteri Sosial RI periode 1993-1998 dan 1998-1999. Keduanya, seperti dilansir situs resmi Kejaksaan Negeri, menjalani interogasi panjang, sejak pukul 09.30 WIB. sampai pukul 16:00. waktu setempat, dengan masing-masing 30 pertanyaan. Namun, kedua mantan menteri itu tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Menteri Sosial berikutnya justru masuk penjara karena terbukti menghambur-hamburkan uang negara, yakni Bachtiar Chamsyah yang menjabat cukup lama dari tahun 2001 hingga 2009. Bachtiar divonis 20 bulan penjara setelah terbukti bersalah. tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan mesin jahit, impor hewan ternak dan sarung di Kementerian Sosial.

Salim Segaf Al Jufri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menjabat sebagai Menteri Sosial pada 2009 hingga 2014, pernah dikaitkan dengan kasus korupsi ternak yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq, mantan presiden PKS. Namun, tuduhan terhadap Salim tidak terbukti.

Salim dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya sebagai Mensos membantu memitigasi proses penipuan dan menegaskan tidak ada uang haram yang muncul di PKS. “Apapun yang KPK lakukan, PKS akan mengapresiasi beliau membawa bangsa ini ke arah yang jujur, amanah dan bersih!” Dia berkata.

Dikritik Bela Putra Soeharto Gugat Sri Mulyani, Busyro: Orde Baru Sudah Selesai

Rumor serupa juga menerpa Menteri Sosial RI pertama di pemerintahan Presiden Jokowi, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 dilaporkan ke KPK oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (CSF) atas dugaan korupsi proyek verifikasi dan validasi data -kemiskinan Kementerian Sosial tahun 2015.

Laporan ini diterbitkan saat Khofifah maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jatim 2018. Namun, dugaan korupsi itu tidak terbukti.

Idrus Marham yang ditunjuk menggantikan Khofifah langsung terlibat kasus korupsi. Untungnya, dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum dia benar-benar terbukti bersalah, dan hanya sedikit pejabat di negeri ini yang berani melakukannya selama dia masih menjabat.Korupsi adalah penyakit lama yang sulit disembuhkan di negara kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) . Buktinya sudah diperangi sejak zaman Sukarno, tapi masih berlangsung sampai sekarang.

Orde baru, rezim Suharto yang lawannya dipandang korup, juga mengaku berusaha memberantas penyalahgunaan uang negara. Buku

Penelitian Orde Baru (putihnya Orde Baru, Gelap Bayangan Masa Lalu)

(1995:88), misalnya, menyatakan bahwa pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dan Tim Penyelidikan dan Penyidikan Penyelundupan (TP4). Pada akhir tahun 1969, beberapa tahun setelah berdirinya Orde Baru, TPK dan TP4 menemukan 140 kasus.

Tidak hanya TPK dan TP4, pada saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut Komisi Empat dibentuk oleh Presiden Soeharto dengan Keputusan Presiden No. 12/1970. Komisi Empat diresmikan pada 31 Januari 1970.

(2011: 137) mengatakan bahwa Komisi Empat dibentuk terutama untuk meredam gelombang protes mahasiswa yang muncul sejak awal Januari 1970. Terbukti kemudian aksi protes semakin berkurang.

Komisi empat memuat beberapa orang bergelar pendiri. Seperti disebutkan dalam Jejak Kaki Pak Harto (1991:194), anggotanya antara lain Haji Anwar Tjokroaminoto (Partai Islam Syarikat Indonesia), Ignatius Joseph Kasimo (Partai Katolik), Yohannes (akademisi Universitas Gadjah Mada), Wilopo (mantan Perdana Menteri) dan Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama).

Coba Coba Memberantas Korupsi Di Era Orba Lewat Komisi Empat

Lembaga ini terlihat berkelas apalagi memiliki staf dari Hatta sebagai konsultan yang memiliki reputasi sebagai pejabat yang murni dan sederhana. Sama seperti Hatta, anggota lainnya juga mantan pejabat di era Sukarno.

Selain warga sipil, ada juga Kepala Badan Koordinasi Intelijen, Mayjen Sutopo Juwono, yang menjabat sebagai sekretaris komisi.

Saat pengukuhan Komisi Empat, Suharto menandaskan bahwa itu bukanlah lembaga baru dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Berbeda dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdiri pada 1 Januari 1947, Komisi Empat hanya berstatus “asisten presiden” yang tugasnya “hanya melakukan penyidikan”, tulis Rizki Febari dalam

Komisi empat berlangsung sangat singkat, hanya enam bulan. Pada bulan Juni 1970, pemerintah menganggap tugas komisi telah selesai. Komisi empat dibubarkan dengan keputusan presiden no. 50/1970.

Mantan Kapolri Hoegeng Mengungkap Korupsi Para Perwira Kepolisian

Hasil kerja Komisi IV merupakan laporan yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak di luar pemerintah. Mochtar Lubis, dalam tajuk rencana Mochtar Lubis di harian Indonesia Raya, mengatakan, laporan itu sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, pemuda, dan orang-orang yang tetap ingin kritis, meski jumlahnya sedikit.

Namun, laporan itu tidak dipublikasikan setelah pembubaran KPU. Laporan adalah rencananya

Kasus korupsi baru baru ini, kasus korupsi dpr, kasus korupsi di indonesia, kasus korupsi bank century, kasus orde baru, gambar kasus korupsi, korupsi pada masa orde baru, kasus korupsi soeharto, kasus pelanggaran ham pada masa orde baru, kasus korupsi, contoh kasus korupsi diindonesia, kasus pelanggaran ham orde baru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *