Pembangunan Berkelanjutan Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup Bertujuan Untuk

Pembangunan Berkelanjutan Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup Bertujuan Untuk – Penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam meningkatkan daya saing daerah. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU) yang berwawasan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja harus mengadopsi prinsip ini.

“Sudah bukan saatnya lagi bicara investasi hanya bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi. Masih banyak hal lain yang harus diperhatikan,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Andy Jaweng dalam webinar tersebut.

Pembangunan Berkelanjutan Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup Bertujuan Untuk

Penghargaan Daya Saing Daerah Berkelanjutan bertajuk “Undang-Undang Cipta Kerja: Momentum Penguatan Daya Saing Daerah” digelar Selasa (22/9) bekerjasama dengan KPPOD dan Kinara Indonesia.

Mengenal Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Webinar ini juga dihadiri oleh ilmuwan dan ahli etika untuk pembangunan berkelanjutan Sonny Keraf, Konduktor Temanggung H. Muhammad Al Khadziq, Tim Pakar Pengembangan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Lestari Indah, Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Program Pembangunan Berkelanjutan (IBCSD) Aloysius Wiratmo, Koalisi Rakyat untuk Mobilisasi Sumber Daya untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Widya Hasian dan peneliti KPPOD Armand Suparman.

Berdasarkan kajian yang dilakukan KPPOD, peluang pengembangan tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika daerah tersebut memiliki olahraga yang kuat dan berdaya saing. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan itu mencakup lingkungan yang berkelanjutan

Dalam konteks ini, KPPOD bersama Insight Center dan Kinara Indonesia menggelar kompetisi regional award untuk inisiatif berkelanjutan. KPPOD bersama Insight Center mengumpulkan data dan memeringkat semua kabupaten berdasarkan sekitar 40 indikator keberlanjutan.

Hasil pemeringkatan regional akan diumumkan pada Regional Summit di minggu pertama November 2020. Selain itu juga akan ada rangkaian kegiatan webinar sebagai persiapan Regional Summit mulai dari

Perusahaan Berkinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkat

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti berlangganan (Unsubscribe) dari buletin kapan saja, melalui halaman kontak kami. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi perhatian utama dalam berbagai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Setidaknya ada tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu: ekonomi, lingkungan dan sosial. Di bidang pembangunan, ketiga pilar tersebut juga dilengkapi dengan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Berkaitan dengan lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan secara lestari sesuai dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat[1]. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan ekologi memerlukan upaya serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLHL), pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan diadopsi sebagai dasar perencanaan dan pengembangan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) [2].

Dalam UUPPLLH, KLHS didefinisikan sebagai analisis yang sistematis, komprehensif, dan partisipatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dan penjabaran KRP [2], di antaranya adalah KLHS. . biasanya dilakukan untuk penyusunan dan/atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJM dan RPJP).

(KLHS) – bukanlah konsep baru dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sebelum insentif pelaksanaan KLHS, bentuk kajian lingkungan (

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau kegiatan [2]. KLHS mulai diupayakan, salah satunya sebagai jawaban atas kebutuhan analisis lingkungan yang lebih global dan pertimbangan efek kumulatif dalam penyusunan KPBU. Partidario (1999) merumuskan kekurangan AMDAL sebagai alat pengkajian lingkungan, antara lain [3]:

Hari Hutan Adalah Saat Yang Tepat Untuk Meninjau Kembali Pembangunan Berkelanjutan

Langkah-langkah persiapan atau prosedur KLHS RTRW dan RPJMD oleh pemerintah daerah Indonesia diatur dalam:

Berdasarkan Permenlhk nomor 69 Tahun 2017, Pasal 7-8, penetapan KRP yang harus dilaksanakan oleh KHLS dilakukan melalui penapisan, yang melalui langkah-langkah (1) mengidentifikasi ruang lingkup wilayah KRP. dampak berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya, (2) menguji isi KRP terkait dengan kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang meliputi (namun tidak terbatas pada) perubahan iklim; keanekaragaman hayati; intensitas dan luas wilayah bencana; sumber daya alam; fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; kemiskinan dan keberlanjutan penghidupan sekelompok orang; dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia [5].

Merujuk pada Permendagri no. 7 Tahun 2018 Pasal 3, tahapan penyusunan KLHS untuk RPJMD secara umum meliputi persiapan dan pelaksanaan, penjaminan mutu, serta dokumentasi dan validasi KLHS [6].

Dalam rangkaian persiapan KLHS, baik untuk (namun tidak terbatas pada) RTRW maupun RPJMD, terdapat kegiatan konsultasi publik/uji publik yang dilakukan terutama pada tahap perumusan pertanyaan strategis dan perumusan skenario dan rekomendasi. Konsultasi/tes publik ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktor pembangunan daerah terlibat dalam pengembangan KLHS (prinsip partisipasi).

Komitmen Berkelanjutan Bank Bank Indonesia: Menyokong Lingkungan Hidup Sambil Menafkahi Batubara

[3] Partizan, M.R. (1999). Penilaian Lingkungan Strategis—Prinsip dan Potensi, ch. 4, di Petts, Judith (Ed.),

[5] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan kajian dampak lingkungan strategis.

[6] Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jakarta, – Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pada prinsipnya, dalam merencanakan dan mengelola ruang, perhatian harus diberikan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan salah satu isi yang tertuang dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Strategis atau lebih dikenal dengan KLHS.

“KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan rangkaian pengkajian yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan atau perencanaan kawasan. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan,” ujar Direktur Tata Guna Lahan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Aria Indra Purnama saat menjadi keynote speaker pada webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup, Bandung Institut Teknologi, Rabu (10/6) pekan lalu.

Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Gelombang 29

Dalam penataan ruang, KLHS memiliki beberapa fungsi dan keunggulan, di sisi lain dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan evaluasi, serta instrumen metodologi pelengkap. “KLHS ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi sumber daya alam dan barang lingkungan, serta membantu kita menjaga daya dukung dan daya tampung kawasan yang terkait dengan zona rawan bencana. Selain itu, dokumen ini dapat menjadi acuan agar tidak terjadi kesalahan investasi karena tidak ada peluang pembangunan berkelanjutan di ruang yang sedang dibangun,” pungkas Aria dalam paparannya.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun dan melaksanakan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan melandasi dan terintegrasi dalam Perencanaan Wilayah (TPR). Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Strategis memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembuatan RTR, oleh karena itu RTR yang berpotensi mempengaruhi kondisi lingkungan harus diselaraskan dengan Rekomendasi KLHS. Dengan demikian, strategi percepatan penyusunan RTR yang diselenggarakan oleh KLHS dapat meningkatkan kualitas penataan ruang.

“Dalam penyusunan RDTR 57 OSS yang sedang berjalan saat ini, kami integrasikan dengan penyusunan KLHS secara paralel. Ini menandakan kelengkapan dokumen KLHS bukan hanya dokumen lengkap, tapi kami serius dalam penjabaran Perda RDTR yang membuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk rencana tata ruang ke depan”, pungkas Aria.

8 Maret 2023 Ditjen Penataan Ruang Implementasi soft skills entrepreneurship peserta program Inspirar 7 Maret 2023 Ditjen Penataan Ruang: Rencana Pembangunan Daerah TOD harus terintegrasi dengan beban kerja Rencana Tata Ruang 2 Maret 2023 Ditjen untuk RTRW Sosialisasi pelaksanaan anggaran dari KKPR ke Kanwil BPN dan KANTAH DI DAERAH SULAWESI 2 Maret 2023 PENYERAHAN DOKUMEN PERSETUJUAN RTRW KABUPATEN SEMARANG 27 Februari 2023 PENGELOLAAN ANGGARAN SOSIAL DAN SUMBANGAN BMN ORGANISASI PERALATAN DAERAH (SDGs), adalah agenda pembangunan untuk periode setelah 2015 yang disepakati di Sidang Umum PBB pada September 2015. pembangunan berkelanjutan dicapai sebelum implementasi

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Dukung Pelestarian Kawasan Konservasi

Sasaran TPB/SDG adalah untuk terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan dan pembangunan yang inklusif, serta melaksanakan pengelolaan yang mampu menjaga peningkatan kualitas. hidup. hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Pengentasan kemiskinan; (2) Tidak lapar; (3) Hidup sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan kondisi sanitasi yang memadai; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi dan infrastruktur; (10) Pengurangan rongga; (11) Kota dan permukiman berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Manajemen perubahan iklim; (14) Ekosistem laut; (15) Ekosistem kontinental; (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pencapaian TPB/SDGs merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Berbagai upaya yang dilakukan memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. TPB/SDG benar-benar bisa menjadi gaya hidup (

Untuk semua. Dengan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, manusia dapat sadar dan berpikir jangka panjang. Manusia sadar akan lingkungan dan orang lain karena, bagaimanapun, semua tindakan kita pasti berdampak pada lingkungan.

Indonesia Green Growth Program

Padahal, TPB/SDGs tidak hanya ditujukan pada bidang lingkungan hidup, tetapi perlu didukung dan diimplementasikan dalam aspek pendidikan. Konsep TCP/ODS dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah

(ESD). Tujuan mengenalkan siswa pada konsep pembangunan berkelanjutan adalah untuk mendorong terbentuknya orang-orang yang bertanggung jawab yang membuat keputusan yang tepat. Dengan cara ini, siswa akan lebih memahami bahwa tindakan dapat mempengaruhi kondisi ekologi, sosial dan ekonomi di masa sekarang dan masa depan.

Upaya implementasi TPB/SDGs

Artikel pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, manfaat lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan bertujuan untuk, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk mendukung, pembangunan lingkungan berkelanjutan, upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan ppt, pemanfaatan lingkungan hidup yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *